Mang Iyus – Nge"BLOG"

Anggota Komisi D DPRD Jabar, Imam Wahyudi, menyatakan, reaksi pro dan kontra biasa terjadi dalam proyek pembangunan strategis. Terlebih lagi, kata anggota Dewan dari daerah pemilihan Kota Bandung, pembangunan PLTSa Gedebage masuk dalam skala prioritas bagi Pemkot Bandung.

Imam menjelaskan, di balik reaksi protes tersebut, tentu terdapat kekhawatiran masyarakat atas dampak pendirian PLTSa di Gedebage. Oleh karena itu, papar dia, sebaiknya kekhawatiran masyarakat tersebut menjadi materi dalam penyusunan rekomendasi amdal.

Pasalnya, lanjut Imam, setiap amdal akan bermuara pada sebuah rekomendasi teknis. ”Bahkan, kalau memang tidak ada celah untuk membangun, pasti hasil amdal akan merekomendasikan untuk tidak dilaksanakan,” ujar dia saat dihubungi Republika, Rabu (12/12).

Dalam rekomendasi amdal pun, tutur Imam, Pemkot Bandung akan diminta menyiapkan rekayasa teknologi agar PLTSa tersebut tidak berdampak kepada masyarakat. Pihaknya tidak ingin bila kehadiran PLTSa yang dibutuhkan Kota Bandung itu merugikan warganya.

Dengan demikian, papar Imam, aksi penolakan terhadap PLTSa tersebut sebaiknya dibahas dalam sidang amdal yang melibatkan seluruh stakeholders. Pihaknya khawatir bila aksi penolakan tidak disalurkan melalui prosedur yang proporsional akan ditumpangi kepentingan politik.

Imam menjelaskan, tidak seharusnya kemelut PLTSa Gedebage tersebut menjadi komoditas politik menjelang pemilihan wali kota Bandung. Munculnya gagasan PLTSa Gedebage, cetus dia, berawal dari persoalan sampah di Kota Bandung yang tak kunjung selesai.

Sementara itu, Pemkot Bandung diminta jangan membandingkan PLTSa yang akan dibangun di Kota Bandung dengan di Singapura. Pasalnya, Singapura mempunyai banyak uang untuk melindungi warganya. Karena itu pula, Singapura dijuluki negara yang bersih.

”Kalau mau ajak ke Jepang atau Cina lalu tanyakan berapa biaya operasional mereka dalam satu tahun,” ujar Koordinator Aliansi Tolak Pembangunan Pabrik Sampah di Pemukiman (ARTP2SP), Muhammad Tabroni, kepada Republika, Rabu (12/11).

Tabroni menjelaskan, Singapura merupakan kelas menengah dalam hal teknologi. Namun Singapura mempunyai banyak uang untuk menjaga warganya agar tidak tercemar oleh apapun. Jika ingin melihat teknologi tinggi, ia menyarankan untuk berkunjung ke Jepang.

Selain itu, kata Tabroni, PLTSa akan merugikan masyarakat jika sampah yang dibuang tidak memenuhi target. Misalnya dalam sehari ditargetkan sampah yang dibakar adalah 500 ton. Jika jumlah sampah berada di bawah itu maka yang akan membayar denda kekurangannya adalah pemkot. Sedangkan 70 persen penghasilan di Indonesia bersumber dari pajak.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi, mengaku senang karena warga mengerti tentang PLTSa. Hal itu terlihat dari pernyataan warga yang hanya memprotes masalah jarak. Namun, sambung dia, pro dan kontra yang ada di masyarakat tidak akan berpengaruh pada grand design PLTSa.

”Di Cina itu ada berbagai macam PLTSa dengan jarak empat km, lima km, bahkan ada yang berdampingan dengan warga,” cetus Edi. Meskipun berdampingan, warga di sana tidak terpengaruh. Dampak negatifnya pun tidak ada karena menggunakan teknologi yang tinggi. n san/ren